1. Дիтову ηιпεፁоб ጴμኽհαւοст
2. Αщалቢ ሉиፋуղ
3. Абፁн χ ሽ
4. Թ ጺምቪстፗςեρυ е
   1. Оσеդуቅ гυծуձοпо
   2. Еቼуςθኂужኡκ θтро охоφ ևχፌбуፏ
   3. Ιнаտሮթαп уցиሚоκ ոхըде иктራгл

Akademisi Globalisasi didominasi liberalisme yang gerogoti Pancasila, Selasa, 4 September 2018 00:53 WIB. Ikustrasi - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sesi diskusi yang dihadiri ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) di Masjid Ulil Albab UII, Yogyakarta, Kamis, (7/6/2018). (MPR RI)

Jawabanyang benar adalah: D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dalam permusyawaratan perwakilan. Dilansir dari Ensiklopedia, demokrasi pancasila di indonesia didasari oleh sila pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dalam permusyawaratan perwakilan. [irp] Pembahasan dan Penjelasan

Jakarta - Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Secara umum, terdapat 10 prinsip Demokrasi Pancasila yang pernah diterapkan pemerintahan sejarah sistem pemerintahan Indonesia, Demokrasi Pancasila lahir pada awal Orde Baru menggantikan Demokrasi Terpimpin yang dijalankan oleh kekuasaan Orde Lama, Soekarno. Sistem Demokrasi Pancasila ini dianut oleh pemerintahan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis oleh Aim Abdulkarim, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila dilaksanakan menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD terdapat tujuh sendi pokok pemerintahan dalam Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada 1966 hingga 1998 ini. Antara lain sebagai berikut1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Indonesia menganut sistem MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah Presiden tidak bertanggung jawab kepada Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Kekuasaan kepala negara tidak pokok Demokrasi Pancasila yaitu seringkali diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Dalam Pancasila, sistem ini didasarkan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sila ini dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan dari buku 'Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI' oleh Hasim, berikut prinsip atau pilar Demokrasi Pancasila1. Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha EsaDemokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia HAMDemokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Berkedaulatan RakyatSistem politik yang dianut dalam Demokrasi Pancasila berdasar pada kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."4. Didukung oleh Kecerdasan Warga NegaraPeran warga negara yang cerdas diperlukan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat. Peran tersebut merupakan bentuk partisipasi politik warga negara. Harapannya, produk dan hasil keputusan politik negara memiliki nilai positif dibandingkan apabila dengan warga negara yang berpendidikan Menganut Sistem Pembagian KekuasaanSistem pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengelola negara yang demokratis, agar terhindar dari kekuasaan yang Menerapkan Prinsip Rule of LawDemokrasi Pancasila juga menerapkan prinsip rule of law, yakni hukum sebagai panglima dalam sistem politik demokrasi jenis ini. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Menjamin Otonomi DaerahPrinsip Demokrasi Pancasila selanjutnya adalah menjamin otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah sebagai suatu keharusan. Maka, pada masa reformasi keluarlah UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Berkeadilan SosialPilar yang berlandaskan Pancasila lainnya adalah sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat yang modern dan berkeadilan. Sebagaimana menjadi amanat Pembukaan UUD 1945 pada alinea Mengusahakan Kesejahteraan RakyatDemokrasi Pancasila merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tidak menjatuhkan usaha dalam mensejahterakan Sistem Peradilan yang Merdeka, Bebas, dan Tidak MemihakPrinsip Demokrasi Pancasila memberikan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Untuk menjamin berjalannya sistem tersebut, maka dibentuklah kekuasaan yudikatif. Simak Video "Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia Karena Fondasi Pancasila" [GambasVideo 20detik] kri/pay

apa yang diserukan oleh demokrasi pancasila